Pada 24 Maret, jumlah pengunjung tercatat 177 orang dengan pendapatan Rp4.590.000. Selanjutnya pada 25 Maret terdapat 520 pengunjung dengan pendapatan Rp9.125.000. Sementara itu, pada 26 Maret tercatat 89 pengunjung dengan pendapatan Rp2.825.000, dan 27 Maret sebanyak 33 pengunjung dengan pendapatan Rp260.000.
Kunjungan kembali meningkat pada 28 Maret menjadi 470 orang dengan pendapatan Rp6.430.000, serta 29 Maret sebanyak 399 pengunjung dengan pendapatan Rp5.140.000. Pada 30 Maret tidak tercatat kunjungan, sedangkan 31 Maret terdapat 38 pengunjung dengan pendapatan Rp230.000.
Secara keseluruhan, selain jumlah pengunjung yang mencapai 6.176 orang, tercatat pula penggunaan villa sebanyak 26 kali dan gazebo sebanyak 26 kali, dengan jumlah parkir 238 unit motor dan 175 unit mobil.
Ridwan menegaskan bahwa kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki tata kelola pariwisata, khususnya di Pulau Bokori.
“Kita sudah melakukan penekanan kepada petugas pengumpul agar lebih disiplin dan transparan. Ini bagian dari pembenahan sistem pengelolaan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas Pariwisata Sultra telah membentuk Tim Satgas PAD Pariwisata yang melibatkan CPNS dan PPPK, serta melakukan penguatan pengawasan di lapangan. Selain itu, pihaknya juga mendorong penerapan sistem tiket yang lebih modern dan terintegrasi.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membayar tanpa karcis resmi dan segera melaporkan jika menemukan pelanggaran. Ini penting untuk transparansi,” tambah Ridwan.
Pulau Bokori sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Sulawesi Tenggara dengan panorama pasir putih dan laut yang jernih. Dengan pembenahan sistem, penambahan petugas, serta pengawasan akses masuk yang lebih ketat, pemerintah optimistis potensi kunjungan hingga 10.000 wisatawan dapat terealisasi, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD secara signifikan.
