JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, berada dalam sorotan publik seiring cairnya alokasi dana Rp13 triliun guna mengejar target ekspor USD 6,7 miliar tahun ini. Anggaran raksasa ini dipatok untuk mengejar target ekspor perikanan senilai USD 6,7 miliar serta mendukung visi swasembada protein nasional. Namun, di tengah ambisi besar proyek ekonomi biru seperti tambak udang terintegrasi di Waingapu, fakta pasar menunjukkan kontradiksi tajam; harga ikan banyar dan udang domestik melonjak hingga 20% pasca-Lebaran, memperlebar jarak antara angka pertumbuhan makro dan daya beli rakyat kecil.
Secara operasional, instansi di bawah pimpinan Menteri KP ini tengah memacu digitalisasi perizinan melalui aplikasi e-SEA serta sistem Si Ninja untuk distribusi solar subsidi. Meski bertujuan menciptakan efisiensi dan transparansi, laporan lapangan dari wilayah pesisir seperti Karimunjawa mengungkap kendala serius bagi pelaut tradisional yang gagap teknologi. Regulasi berbasis IT ini seolah menjadi pedang bermata dua; di satu sisi memangkas praktik pungli, namun di sisi lain menciptakan dinding pembatas akses bagi nelayan yang tidak memiliki perangkat pintar atau sinyal stabil.
Masyarakat bahari di pesisir utara Jawa mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berbasis kuota. Mereka menilai skema tersebut lebih menguntungkan korporasi besar bermodal armada kapal modern, sementara perahu ketinting rakyat kian terpinggirkan dari zona tangkap produktif. Pegiat sosial dari Koalisi Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, secara tegas memberikan dukungan sekaligus peringatan agar birokrasi tidak silau pada angka statistik semata. “Jangan sampai data di monitor hijau, tapi dompet nelayan merah,” tutur Romadhon dalam keterangannya, Kamis (2/4) di Jakarta.
Dari sisi infrastruktur, proyek “Kampung Nelayan Modern” (Kalamo) di sepuluh lokasi baru tahun ini mulai mengubah wajah fisik pesisir menjadi lebih tertata. Namun, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengingatkan bahwa pembangunan fisik tersebut tidak akan berdampak nyata jika masalah klasik seperti pendangkalan muara pelabuhan urung dikeruk. Tanpa akses sandar yang layak, fasilitas gudang pendingin (cold storage) yang megah hanya akan menjadi monumen kosong yang membebani biaya pemeliharaan negara tanpa memberi nilai tambah finansial bagi warga lokal.
Tantangan kedaulatan laut juga kembali memanas menyusul insiden penahanan kru nelayan Indonesia di perairan perbatasan akhir Maret lalu. Hal ini memicu kritik keras terhadap efektivitas armada pengawas yang jumlahnya dianggap masih sangat minim dibandingkan luas wilayah penjagaan. Menanggapi situasi tersebut, Gagas Nusantara menekankan bahwa dukungan finansial untuk penguatan patroli adalah keharusan demi kemaslahatan bersama. “Kedaulatan bukan cuma soal bendera, tapi soal rasa aman pencari nafkah saat melaut,” ujar Romadhon.
Komentar