Capaian pembangunan daerah turut memperkuat arah kebijakan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2025 mencapai sekitar 5,79 persen dan masuk dalam lima besar nasional. Selain itu, jumlah unit usaha dalam satu dekade terakhir meningkat signifikan hingga sekitar 200 persen.
Di bidang tata kelola data, Sultra juga masuk delapan besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 serta meraih penghargaan Anindita Wistara Data, yang mencerminkan komitmen dalam penguatan statistik daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan statistik di daerah, sekaligus menyerap masukan untuk penyempurnaan regulasi.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar instansi, standardisasi data, serta peningkatan kapasitas SDM statistik agar data dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B. Harmadi, menegaskan bahwa data yang berkualitas harus memenuhi aspek kecepatan, ketepatan, dan relevansi agar mampu mendukung pengambilan kebijakan yang responsif.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda strategis nasional untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh.
Dalam konteks peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
Komentar