Menurut Hasbul, Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagaimana amanat kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai penguatan peran Presiden dalam sistem ketatanegaraan menjadi bagian dari strategi menghadapi tantangan global, termasuk krisis energi dan potensi konflik internasional.
Namun demikian, wacana reformasi konstitusi tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan luas di ruang publik, mengingat prinsip demokrasi dan pembatasan masa jabatan presiden telah menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak era reformasi.
Pengamat menilai, setiap perubahan konstitusi harus melalui kajian mendalam dan melibatkan partisipasi publik secara luas agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi yang berlaku.
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis antara menjaga stabilitas nasional dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun selama ini.
Komentar