JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – PT Pertamina (Persero) resmi memulai langkah strategis integrasi lini bisnis downstream (hilir) sebagai upaya konkret menjawab tantangan efisiensi dan perampingan organisasi. Melalui penggabungan sektor pengolahan kilang hingga distribusi dalam satu komando, Pertamina memproyeksikan penghematan biaya operasional (OPEX) hilir mencapai 15-20 persen pada tahun pertama implementasi.
Langkah konsolidasi ini merupakan respons langsung terhadap dorongan Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi “obesitas” struktur organisasi yang sebelumnya memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Integrasi ini diharapkan memangkas birokrasi tumpang tindih serta meningkatkan transparansi aset negara agar lebih mudah diaudit, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN.
Restrukturisasi ini juga diposisikan sebagai instrumen penguatan kedaulatan energi nasional guna meredam ketergantungan impor, sebuah isu yang sempat disoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan sinergi manajemen kilang dan distribusi, Pertamina kini mengoptimalkan kapasitas produksi domestik untuk memastikan stabilitas stok BBM nasional serta menekan beban subsidi dalam APBN melalui efisiensi pengadaan minyak mentah terpusat.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai integrasi hilir ini sebagai jembatan penting menuju kemandirian energi, namun ia menekankan pentingnya bukti fisik di lapangan. “Integrasi tanpa realisasi fisik infrastruktur seperti kilang baru hanyalah upaya menata ulang kemiskinan energi. Kita tidak butuh sekadar penggabungan manajemen, tapi ketersediaan pasokan yang mandiri tanpa harus terus-menerus menyusu pada impor Singapura,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Di tingkat konsumen, integrasi ini menjanjikan distribusi yang lebih presisi dan responsif, terutama di wilayah perbatasan dan pariwisata seperti Sambas dan Bali. Rantai komando yang lebih pendek memungkinkan pemantauan stok secara real-time dari kilang hingga ke SPBU, sekaligus menutup celah inefisiensi yang selama ini menjadi sasaran kritik publik terkait kerugian tata kelola minyak di masa lalu.
Komentar