Padahal, dalam doktrin militer, perbedaan metode penyampaian informasi di ruang publik tidak berarti ada dualisme kebijakan. TNI AD sebagai pembina kekuatan tetap merujuk pada kebijakan strategis Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan. Keselarasan inilah yang justru menjadi kunci keberhasilan mitigasi risiko keamanan dalam beberapa pekan terakhir.
“Publik harus jeli melihat pola serangan ini. Ketika negara siaga menjaga kilang minyak dan bandara, ada saja kelompok yang justru sibuk merongrong dari dalam dengan narasi adu domba. Mereka ingin rakyat ragu pada aparatnya sendiri agar terjadi distrust yang menguntungkan kelompok tertentu,” lanjut Romadhon Jasn dengan nada tajam.
Kini, dengan adanya bantahan resmi dari Mabesad, masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Fokus nasional saat ini adalah memastikan dampak ekonomi dan keamanan dari konflik Iran–AS tidak meluas ke wilayah Indonesia, di mana kehadiran TNI sangat krusial sebagai garda terdepan.
Sebagai penutup, elemen masyarakat sipil mengimbau semua pihak untuk berhenti mempolitisasi isu pertahanan. “TNI sudah membuktikan mereka satu komando. Sekarang tugas kita adalah berdiri membentengi mereka dari serangan fitnah politik. Jangan biarkan provokator menang dengan merusak kepercayaan rakyat pada satu-satunya institusi yang menjaga tidur kita tetap nyenyak,” pungkas Romadhon Jasn.
Komentar