JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Sebagai elemen masyarakat yang selama ini konsisten mendukung penguatan institusi Polri, Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) merasa perlu menyampaikan masukan jujur terkait peristiwa penangkapan kembali aktivis mahasiswa, Komar, tepat di gerbang kebebasannya. Peristiwa tersebut memicu kegelisahan publik karena muncul kesan adanya jarak antara kebijakan humanis Kapolri di tingkat pusat dengan praktik aparat di lapangan.
Kritik dari berbagai lembaga seperti YLBHI, Amnesty International, hingga Kompolnas tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka menyoroti aspek kemanusiaan dan kepastian hukum yang dinilai kurang tercermin dalam penanganan kasus tersebut. Jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah berupaya memperkuat Polri yang presisi, transparan, dan berbasis pendekatan ilmiah, maka tindakan “jemput paksa” yang terjadi tanpa ruang jeda justru berpotensi menodai upaya reformasi tersebut.
Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, menyampaikan catatan yang hati-hati namun tegas. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri harus dibarengi keberanian untuk memberikan pengingat ketika praktik di lapangan tidak selaras dengan semangat reformasi institusi.
“Kami di JAN mendukung penuh Polri. Namun dukungan kami adalah dukungan yang ingin melihat institusi ini semakin dicintai rakyat. Kami sangat menyayangkan jika pondasi kepercayaan yang sedang dibangun oleh Kapolri justru terganggu karena pelaksanaan di lapangan yang kurang peka terhadap rasa keadilan masyarakat,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Sabtu (14/3).
Menurutnya, stabilitas nasional tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui kebijaksanaan dalam membaca situasi sosial. Penangkapan seorang aktivis tepat di depan pintu rutan bukan semata soal prosedur hukum, melainkan juga menyangkut persepsi publik terhadap wajah institusi kepolisian.
Romadhon mengingatkan bahwa visi Kapolri untuk menghadirkan Polri yang dekat dengan rakyat dapat terganggu jika masyarakat melihat adanya tindakan yang dianggap tidak proporsional. Dalam konteks ini, pendekatan dialog dan sensitivitas sosial dinilai jauh lebih efektif dalam menjaga kepercayaan publik.
Komentar