JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Peluncuran dua buku Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di PTIK pada 10 Maret membuka diskusi baru tentang arah reformasi internal Polri. Di satu sisi, langkah ini dipuji sebagai upaya membawa tradisi akademik ke tubuh kepolisian. Namun di sisi lain, publik juga menunggu pembuktian nyata: apakah gagasan meritokrasi dan teknologi dalam rekrutmen benar-benar akan mengubah praktik lama, atau hanya berhenti sebagai dokumen intelektual di ruang pendidikan kepolisian.
Selama ini, kritik terbesar terhadap institusi kepolisian justru berada pada hulunya, yakni proses rekrutmen dan pembinaan karier. Jika meritokrasi yang dijanjikan tidak benar-benar menutup celah nepotisme, pungli, atau praktik “titip-menitip”, maka teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi kosmetik modern bagi sistem lama yang belum sepenuhnya bersih.
Peluncuran buku Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi serta Prosiding Pusat Studi Kepolisian sebenarnya memberi harapan baru bahwa Polri mulai menggeser pendekatan dari sekadar tradisi komando menuju kebijakan berbasis riset. Upaya menghadirkan pemikiran akademik ke dalam institusi keamanan dinilai sebagai langkah maju yang jarang dilakukan secara terbuka oleh pejabat tinggi kepolisian.
Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, menyebut inisiatif Wakapolri sebagai langkah penting, tetapi menegaskan bahwa masyarakat sipil akan terus mengawal implementasinya.
“Ini langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun buku ini juga merupakan janji publik. Kami di Jaringan Aktivis Nusantara akan melihat apakah konsep meritokrasi benar-benar menghapus praktik titip-menitip dalam rekrutmen anggota. Jika tidak, maka buku ini hanya akan menjadi karya akademik yang indah tetapi tidak mengubah realitas di lapangan,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Jumat (13/3).
