FMTR juga menyoroti dugaan renovasi ruang kerja pimpinan DPRD yang diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana mestinya atau dikenal sebagai pekerjaan yang dilakukan mendahului kontrak. Praktik tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Irfan menegaskan bahwa laporan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran negara, khususnya di lembaga legislatif daerah.
“Kami berharap Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran hingga realisasi anggaran di lingkungan DPRD Teluk Bintuni. Ini penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara,” tegasnya.
FMTR juga meminta agar Kejaksaan Agung memerintahkan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan DPRD Teluk Bintuni guna memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut Irfan, penanganan perkara tersebut penting dilakukan secara serius demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta memastikan bahwa setiap penggunaan uang rakyat dilakukan secara bertanggung jawab.
“Jika laporan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, kami tidak menutup kemungkinan akan membuka persoalan ini kepada publik dan menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kejaksaan Agung maupun lembaga penegak hukum lainnya,” kata Irfan.
Laporan tersebut secara resmi disampaikan FMTR di Jakarta pada 13 Maret 2026 sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Saat berita ini turun belum ada tanggapan dari pihak terkait, kami terus berupaya untuk menghubungi bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Komentar