JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase krusial dengan target ambisius 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2026. Dengan alokasi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp335 triliun, program ini bukan sekadar inisiatif sosial, melainkan ujian besar bagi kemampuan negara mengelola dana publik berskala raksasa. Di balik visi mencetak generasi emas, ancaman kebocoran anggaran dan rendahnya integritas sebagian pelaksana di lapangan menjadi tantangan serius yang tidak boleh diabaikan.
Data terbaru per Maret 2026 menunjukkan program ini telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Pencapaian logistik ini patut diapresiasi sebagai langkah besar dalam pemerataan akses gizi nasional. Namun optimisme tersebut masih dibayangi sentimen publik yang cukup tinggi terkait kekhawatiran kualitas pangan, terutama setelah muncul beberapa laporan makanan tidak layak konsumsi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Situasi ini menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai garda terdepan dalam memastikan keberhasilan program. Dua Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya, memegang peran penting dalam menjaga disiplin operasional. Nanik aktif membuka ruang pengaduan publik atas temuan menu bermasalah, sementara Sony memimpin proses verifikasi distribusi agar standar pelayanan gizi tetap terjaga di setiap titik layanan.
Masalah utama sering kali tidak terletak pada desain kebijakan di tingkat pusat, melainkan pada implementasi di rantai distribusi paling bawah. Proses pengadaan bahan baku dan operasional dapur sangat rentan disusupi praktik rente oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Celah inilah yang harus segera ditutup melalui pengawasan ketat dan sistem pengendalian yang tidak memberi ruang kompromi terhadap pelanggaran.
“Program mulia ini memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa, tetapi tetap membutuhkan pengawasan yang kuat. Jika tidak diawasi dengan disiplin, celah kebocoran bisa dimanfaatkan oleh oknum mitra dapur yang tidak bertanggung jawab,” tegas Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara, Selasa (10/3).
Komentar