Simpati publik yang besar terhadap keberanian Presiden Prabowo membela Gaza tidak boleh dikotori oleh klaim-klaim tanpa dasar hukum yang kuat. KSP seharusnya menjadi filter yang menjaga Presiden dari serangan kritik akibat data yang salah, bukan justru menjadi sumber masalah yang memproduksi ilusi perdamaian yang tidak tertera dalam dokumen asli organisasi. Kegagalan ini menunjukkan adanya disorientasi di tubuh KSP dalam menerjemahkan keinginan luhur Presiden menjadi narasi kebijakan yang solid dan akurat.
“Istana harus segera dibersihkan dari para penjaja narasi kosong yang hanya mengandalkan viralitas tanpa kredibilitas. Jika Presiden Prabowo tidak segera mengevaluasi dan mencopot oknum di KSP yang membuat blunder ini, maka istana sendiri yang sedang menanam bom waktu bagi reputasi nasional,” tegas Romadhon dalam pernyataan kritisnya dan viral karena pendukung 08.
Lebih jauh, keberadaan personel yang tidak kompeten di lingkaran Ring 1 dipandang sebagai beban bagi akselerasi kebijakan Presiden. Di saat Prabowo sedang membangun kepercayaan dunia melalui diplomasi berwibawa, blunder KSP ini justru memberikan celah bagi pihak luar untuk meremehkan kapasitas intelektual di sekeliling Presiden. Seleksi personel di sekeliling Presiden harus diperketat dengan standar intelektualitas tinggi untuk memastikan setiap kata yang keluar dari istana adalah representasi dari kebijakan yang matang dan teruji.
Rakyat membutuhkan kepastian bahwa Presiden mendapatkan masukan yang objektif dan jujur, bukan masukan yang dimanipulasi demi sekadar meredam gejolak publik secara instan. Blunder ini, jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, akan menggerus kepercayaan masyarakat bahwa Presiden didampingi oleh tim yang sehebat visinya. Transparansi data menjadi harga mati agar setiap kebijakan luar negeri Indonesia tetap tegak lurus pada amanah konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan Presiden Prabowo.
“Kesalahan KSP ini fatal karena menyentuh isu sensitif Palestina; ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi soal etika politik. Segera ambil tindakan tegas, evaluasi dan copot mereka yang membuat istana tampak tidak kompeten, atau publik akan mencatat ini sebagai kegagalan staf dalam menjaga marwah kepemimpinan Prabowo,” pungkas Romadhon menutup ulasan tajamnya yang mendesak reformasi total personel di tubuh Kantor Staf Presiden.
Komentar