JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM– Di tengah upaya heroik Presiden Prabowo Subianto membangun posisi tawar Indonesia yang disegani di panggung internasional, sebuah sandungan serius justru muncul dari dalam lingkarannya sendiri. Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Tenaga Ahli Utamanya, Ulta Levenia, menuai kritik tajam setelah mencoba menguraikan 20 poin rencana perdamaian Gaza sebagai basis keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP). Langkah KSP ini dinilai sebagai bentuk kecerobohan intelektual yang berisiko mendelegitimasi visi besar Presiden, karena diduga kuat mencampuradukkan proposal taktis Donald Trump dengan Piagam (Charter) resmi BoP yang secara tekstual sangat berbeda.
Publik melihat adanya jarak yang menganga antara komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina dengan narasi “setengah matang” yang disodorkan KSP. Kegagalan membedakan dokumen strategis ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan ancaman nyata bagi kewibawaan diplomatik yang sedang dibangun Presiden dengan susah payah. Jika informasi yang sampai ke meja Presiden adalah disinformasi yang dipoles sedemikian rupa demi pembelaan reaktif, maka marwah kepemimpinan nasional sedang dipertaruhkan oleh ketidaktelitian bawahannya sendiri.
Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai sosok dengan literasi militer dan geopolitik yang sangat mumpuni, seharusnya mendapatkan dukungan data yang presisi dari para pembantunya. Namun langkah KSP yang menjual “janji manis” proposal perdamaian tanpa landasan hukum yang kuat dalam piagam organisasi justru memberikan kesan bahwa Presiden sedang dikelilingi oleh para pembisik yang gagap verifikasi. Ketidaktelitian ini seolah membiarkan Presiden melangkah di atas landasan informasi yang rapuh, yang sewaktu-waktu dapat dipatahkan oleh lawan diplomasi internasional.
“KSP sedang mempertontonkan kecacatan logika yang ngawur; mereka gagal membedakan antara piagam organisasi dengan brosur kampanye Trump. Membiarkan staf yang gagap data menjelaskan isu kedaulatan adalah cara tercepat mengikis dan melemahkan marwah Presiden Prabowo di panggung internasional,” ujar Romadhon Jasn, aktivis Nusantara, dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Kritik ini muncul bukan untuk menyerang visi Presiden, melainkan untuk menyelamatkan agenda besar “Bebas Aktif” Prabowo dari sabotase intelektual internal. Urusan diplomasi yang menyentuh kedaulatan bangsa seharusnya dikembalikan sepenuhnya ke satu pintu otoritas, yakni Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Campur tangan staf istana yang minim akurasi data hanya akan menciptakan dualisme komunikasi yang melemahkan posisi tawar Presiden di hadapan negara-negara sahabat dan organisasi internasional seperti OKI.
Komentar