Menakar Kompas Bebas Aktif di Era Prabowo: Diplomasi Indonesia di Tengah Krisis Global

Berita23 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Dinamika politik luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Riuh di jagat digital mengenai “sikap dingin” Jakarta dalam merespons peristiwa tersebut memicu dialektika tentang arah kompas diplomasi nasional. Pertanyaan pun muncul: apakah doktrin Bebas Aktif sedang mengalami disorientasi, atau justru ini bagian dari kalkulasi strategis yang berjalan dalam kesenyapan protokol kenegaraan?

Sebagai negara sahabat dalam bingkai Gerakan Non-Blok hingga BRICS, hubungan Indonesia–Iran sejatinya telah melampaui sekat ideologi dan sistem politik selama puluhan tahun. Namun, absennya pernyataan publik yang instan sering disalahtafsirkan sebagai keraguan atau tekanan dari kekuatan global tertentu di tengah krisis. Padahal, diplomasi antarnegara berdaulat menuntut ketelitian protokol yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengikuti ritme emosional media sosial yang bergerak sangat cepat.

Kritik dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah diplomat senior di ruang digital, seolah menggiring opini bahwa kedaulatan sikap Indonesia mulai memudar. Menilai kualitas hubungan bilateral hanya dari kecepatan ucapan belasungkawa merupakan simplifikasi yang berisiko mengabaikan kedalaman strategi negara yang sedang dijalankan secara senyap. Kepercayaan internasional tidak dibangun melalui seremoni digital semata, melainkan melalui prinsip saling menghormati kedaulatan yang konsisten dan terukur di meja diplomasi.

Baca juga:  Listrik Aceh Mulai Pulih, TA Khalid: Kerja Lapangan PLN dan Sikap Terbuka Menteri Bahli Patut Diapresiasi

“Pemerintah tidak perlu reaktif terhadap keriuhan tagar di media sosial, karena diplomasi yang berwibawa justru bekerja melalui jalur formal yang matang untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia,” ujar Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara, Kamis (5/3).

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memilih jalur surat resmi melalui Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan bentuk etika diplomatik yang formal. Pilihan tersebut menegaskan bahwa Indonesia mengelola hubungan internasional dengan kepala dingin, tanpa harus tersandera oleh dikotomi permusuhan pihak mana pun di tengah krisis global yang semakin kompleks.

banner 336x280

Komentar