Romadhon Jasn berpendapat bahwa desakan audit dari pihak luar patut direspons dengan transparansi data, namun tidak seharusnya berubah menjadi panggung politik sesaat yang kontraproduktif. Ia mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Mukhtarudin, kementerian justru lebih terbuka terhadap kritik masyarakat sipil dibandingkan periode sebelumnya. Audit yang sesungguhnya, menurutnya, tengah berjalan melalui sistem digital yang kini mulai menutup celah pungli dan manipulasi data yang selama ini merugikan pekerja migran.
Pemerintah juga memastikan bahwa mekanisme advokasi tetap berjalan untuk menjamin hak-hak pekerja tidak hilang akibat friksi internal di dalam komunitas penempatan. Hal ini menjadi krusial karena ketidakharmonisan antarpekerja dapat berdampak buruk terhadap kinerja sekaligus reputasi tenaga kerja Indonesia di mata pemberi kerja di luar negeri. Sinergi antara ketegasan regulasi dari kementerian dan pengawasan aktif dari kelompok sipil diharapkan mampu menciptakan sistem pelindungan yang lebih solid, akuntabel, dan antisipatif di masa depan.
Menurut Romadhon, publik perlu kritis terhadap pihak yang menuntut audit namun tidak memberikan solusi atau model perbaikan yang konkret bagi ekosistem PMI itu sendiri. Ia menekankan bahwa menteri telah meletakkan fondasi pelindungan yang inklusif dengan melibatkan elemen masyarakat sipil secara aktif dalam pengawasan sistemik dari hulu hingga hilir. Baginya, integritas kementerian diuji dari keberanian merespons masalah dan menindak agensi bermasalah, bukan dari ketiadaan insiden perilaku individu yang secara absolut sulit diprediksi.
Prediksi mengenai penurunan minat calon pekerja akibat kasus di Jepang dinilai tidak berdasar karena tren pendaftaran melalui jalur resmi tetap menunjukkan angka yang relatif stabil. Kepercayaan publik terhadap skema penempatan pemerintah (G-to-G) dinilai tetap terjaga berkat kepastian hukum serta jaminan perlindungan hak-hak finansial yang kini lebih transparan. Dinamika di media sosial diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada penguatan karakter dan solidaritas sesama PMI di mancanegara.
Sebagai catatan penutup, Romadhon Jas menggarisbawahi bahwa menteri tidak perlu terdistraksi oleh kritik yang tidak menawarkan kontribusi nyata bagi pemberdayaan serta edukasi pekerja migran. Ia meyakini dukungan jaringan sipil yang jujur menjadi bukti bahwa kebijakan kementerian saat ini berada pada jalur transformasi yang benar menuju sistem perlindungan yang lebih bermartabat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dinilai menjadi penentu utama keselamatan serta kedaulatan pekerja migran Indonesia di masa depan, pungkasnya.
Komentar