JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) membuktikan komitmennya dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan tindakan drastis terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar. Berdasarkan evaluasi terbaru, sebanyak 47 SPPG di berbagai wilayah telah dihentikan operasionalnya, baik sementara maupun permanen, karena ditemukan tidak memenuhi standar kebersihan (higiene) serta kualitas bahan pangan sebagaimana ditetapkan dalam Juknis 401.1 Tahun 2026.
Langkah tegas ini diambil menyusul laporan investigasi mengenai kondisi sejumlah dapur yang dinilai tidak layak, termasuk temuan komoditas pangan yang tidak segar di beberapa titik distribusi. BGN menegaskan bahwa keamanan pangan anak-anak Indonesia merupakan prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan. Setiap pengelola dapur yang terbukti lalai dalam menjaga sanitasi atau menyajikan menu di bawah standar nutrisi akan langsung mendapatkan sanksi pemutusan kontrak tanpa melalui proses peringatan panjang.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa penghentian operasional ini merupakan bagian dari sistem kendali mutu (quality control) yang diperketat. Salah satu contoh nyata adalah penghentian segera operasional dapur di Sakra Timur, Lombok Timur, setelah ditemukan paket makanan yang tidak layak konsumsi. “Kami tidak akan ragu menutup dapur mana pun yang bermain-main dengan kesehatan siswa. Standar kebersihan dan kualitas bahan baku adalah harga mati bagi setiap mitra BGN,” tegas Sony.
“Tindakan tegas BGN menutup 47 dapur bermasalah ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan tidak berhenti di atas kertas. Sangat keterlaluan jika ada pengelola dapur yang tega mengambil untung dengan menyajikan ‘apel busuk’ atau membiarkan dapur berbau tidak sedap. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat Presiden Prabowo Subianto, dan mereka yang nakal harus segera masuk daftar hitam (blacklist) secara permanen tanpa ampun,” ujar Aktivis Nusantara Romadhon Jasn di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
BGN juga memberikan instruksi keras kepada seluruh pimpinan SPPG untuk segera memutus kerja sama dengan pemasok (vendor) bahan baku yang terbukti melakukan mark-up harga atau menurunkan kualitas barang. Audit harian kini diperketat dengan mewajibkan transparansi label harga serta kandungan gizi pada setiap kemasan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa anggaran besar yang telah disetujui negara benar-benar berubah menjadi asupan protein berkualitas, bukan menguap menjadi limbah pangan akibat kelalaian mitra.
Komentar