“Rakyat harus melihat bahwa sanksi ini adalah bentuk perlindungan terhadap anggaran negara yang sangat besar. Jangan sampai ada ‘tangan-tangan nakal’ makelar pangan yang mencoba menyisipkan bahan berkualitas rendah demi margin pribadi. Jika dapur kotor dan baunya sampai ke gerbang sekolah, itu tandanya integritas pengelolanya sudah busuk. BGN sudah benar dengan langsung mematikan akses anggarannya melalui sistem Gizi-Log,” tambah Romadhon dengan nada tajam.
Terkait keberlangsungan fasilitas, BGN tetap mengucurkan insentif manajemen sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG guna memastikan biaya operasional dan perawatan alat tetap terjaga. Namun dana tersebut akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan kedisiplinan pengelola dalam menjalankan SOP (Standard Operating Procedure). BGN mengingatkan bahwa insentif diberikan agar mitra mampu memberikan layanan terbaik, bukan sebagai jatah tanpa tanggung jawab kualitas.
“Publik harus jeli membedakan mana mitra yang bekerja dengan hati dan mana yang hanya mengejar keuntungan. Melalui sistem pelaporan Papan Belanja Harian di sekolah, orang tua siswa kini bisa menjadi mata dan telinga BGN di lapangan. Jika ditemukan menu yang tidak layak atau dapur yang kumuh, segera laporkan. Kekuatan pengawasan masyarakat adalah benteng terakhir untuk memastikan piring anak-anak tetap higienis dan bergizi,” tegas Romadhon.
BGN mengimbau seluruh mitra dan yayasan pengelola dapur untuk meninjau ulang alur sanitasi serta kebersihan fasilitas masing-masing. Evaluasi mendalam akan terus dilakukan secara berkala dan acak (random audit) di seluruh Indonesia. Komitmen transparansi radikal ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola gizi nasional yang ingin membangun budaya disiplin dan kebersihan di seluruh rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga ke meja makan siswa.
“Mari kita dukung langkah pembersihan oknum-oknum pengelola dapur yang tidak kompeten ini. Tugas kita adalah menjadi alarm yang menjaga harapan jutaan anak di daerah terpencil agar tetap mendapatkan asupan protein terbaik. Jangan biarkan harapan bangsa dirusak oleh makelar pangan yang gagal memahami pentingnya higiene. Satu kesalahan fatal, kontrak harus segera dihentikan demi menyelamatkan masa depan generasi kita,” pungkas Romadhon Jasn menutup pernyataannya.
Komentar