“Organisasi harus tetap berjalan optimal. Ketika ada tanggung jawab lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka perlu ada langkah yang memastikan roda partai tetap bergerak,” ujarnya.
Proses pergantian kepengurusan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasek bersama jajaran pengurus juga melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Hukum guna memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dan sah secara hukum.
Pasek mengakui, tanggung jawab memimpin partai bukanlah hal ringan. Di tengah kesibukan profesinya, ia harus membagi waktu untuk mengelola partai dengan jaringan dan struktur organisasi di berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, ia memandang amanah tersebut sebagai tanggung jawab historis bagi dirinya dan rekan-rekan pendiri partai. Ia berharap dukungan masyarakat dan simpatisan dapat menjadi energi tambahan dalam menghadapi tantangan politik ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, kepemimpinan di PKN bukan sekadar jabatan struktural, melainkan komitmen untuk menjaga semangat kebangsaan serta memperkuat partisipasi politik dari berbagai daerah di Tanah Air.
