Romadhon menilai sinergi kolektif menjadi kunci untuk menutup celah birokrasi dalam penanganan backlog. “Target besar tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Validasi data pekerja bermasalah harus dilakukan secara terbuka dan berbasis fakta agar penyelesaian kasus benar-benar menyentuh akar persoalan,” katanya. Menurutnya, keterlibatan elemen sipil dapat membantu mempercepat verifikasi dan mendorong akuntabilitas sistem.
Sektor informal atau domestik tetap menjadi wilayah paling rentan dibanding sektor formal berkeahlian tinggi. Dorongan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja terampil memang berdampak positif pada citra nasional, tetapi pengawasan terhadap pekerja rumah tangga tidak boleh terabaikan. Tanpa penertiban ketat terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), praktik pungutan liar dan jalur non-prosedural berpotensi terus berulang.
Implementasi digitalisasi melalui SiskoP2MI diharapkan menjadi instrumen transparansi yang lebih dari sekadar basis data administratif. Sistem ini perlu berkembang menjadi alat pelacak status hukum dan finansial pekerja secara real-time agar publik dapat memantau perkembangan kasus secara terukur. Transparansi digital menjadi salah satu prasyarat untuk menjawab keraguan mengenai validitas data penempatan yang selama ini dipersoalkan.
Pada akhirnya, legitimasi kepemimpinan Menteri Mukhtarudin sangat ditentukan oleh keberanian membenahi rapor merah kasus lama secara terbuka. “Parameter keberhasilan bukan hanya jumlah penempatan, melainkan sejauh mana martabat pekerja pulih secara utuh. Jika penyelesaian hak finansial dan perlindungan hukum meningkat signifikan, di situlah kepercayaan publik akan tumbuh,” pungkas Romadhon.
Komentar