JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mengintensifkan program intervensi gizi nasional tepat saat memasuki momentum Ramadhan 1447 H. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi terhadap potensi penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi musiman harga pangan pokok. Menteri Wihaji menginstruksikan jajaran Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan distribusi protein hewani tetap menjangkau rumah tangga sasaran guna menjaga konsistensi penurunan angka stunting di tingkat akar rumput.
Secara teknis, kementerian memandang bulan suci bukan sekadar dimensi ritual, melainkan ujian nyata bagi ketahanan pangan keluarga prasejahtera. Lonjakan harga komoditas sering kali memaksa keluarga miskin melakukan substitusi pangan ke karbohidrat rendah gizi. Dalam kerangka kebijakan kependudukan, intervensi negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada periode ini diposisikan sebagai jaring pengaman agar kualitas sumber daya manusia tidak mengalami regresi akibat tekanan ekonomi yang bersifat temporer.
“Langkah Menteri Wihaji mengamankan stok gizi saat Ramadhan adalah respons konkret yang patut diapresiasi. Sorotan publik justru sehat, karena dalam demokrasi, kritik terhadap distribusi bantuan merupakan bentuk pengawasan agar hak rakyat tidak terdistorsi oleh kepentingan teknis birokrasi,” ujar Romadhon Jasn, pegiat sosial kependudukan, Jumat (27/2) di Jakarta.
Tantangan kementerian kian kompleks dengan munculnya perubahan struktur keluarga di wilayah urban. Program seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) diuji relevansinya dalam menghadapi realitas sosial yang semakin beragam. Pendekatan yang dikembangkan bukan untuk membatasi definisi keluarga, melainkan menghadirkan solusi bagi pekerja migran dan orang tua tunggal yang membutuhkan kehadiran negara secara lebih adaptif.
“Debat publik mengenai relevansi program sosial sebenarnya menguntungkan kementerian. Ini membuktikan bahwa masyarakat peduli. Tugas Menteri Wihaji adalah menyerap dinamika tersebut agar kebijakan tidak kaku dan tetap inklusif terhadap realitas sosiologis,” tambah Romadhon.
Komentar