Kedua, aspek keamanan pangan, yaitu memastikan seluruh bahan pangan yang beredar aman secara fisik, kimia, dan biologi serta berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan. Pengawas keamanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan digerakkan secara intensif untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Ketiga, aspek mutu pangan, dengan melakukan pengawasan terhadap standar dan klasifikasi komoditas, termasuk pemisahan beras premium dan medium agar sesuai dengan kualitas serta harga yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat memperoleh pangan yang layak konsumsi dengan harga yang wajar.
“Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Sekda Sultra.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyampaikan bahwa arahan Presiden menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan agar tidak lagi terjadi kenaikan signifikan yang memberatkan masyarakat.
“Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), manipulasi mutu beras, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” kata Andriko.
Untuk memastikan pasokan tetap terjaga, Bulog diminta bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketersediaan beras dan minyak goreng. Apabila terjadi gejolak harga, langkah koordinasi akan segera dilakukan.
Pemerintah juga merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret, setelah calon penerima manfaat teridentifikasi. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan.
Komentar