JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Polemik mengenai sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pos anggaran pendidikan menjadi sorotan tajam di ruang publik setelah PDI Perjuangan (PDIP) melontarkan tuduhan adanya penyimpangan alokasi. Melalui Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati dan Wasekjen Adian Napitupulu, PDIP menuding bahwa dana MBG sebesar Rp223,5 triliun telah “memotong” porsi mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan murni untuk fungsi pengajaran.
Tuduhan ini bahkan menggunakan diksi keras seperti “Maling Anggaran” untuk menyerang kebijakan yang kini dituding mengorbankan kualitas sekolah dan kesejahteraan guru.
Namun, narasi provokatif tersebut secara memalukan justru dipatahkan oleh pengakuan jujur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari fraksi yang sama, Said Abdullah, yang secara terbuka mengamini legalitas dan persetujuan bulat atas anggaran tersebut. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya telah menegaskan bahwa penempatan dana MBG dalam pos pendidikan adalah produk hukum sah melalui UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR RI.
Teddy secara telak mengingatkan bahwa palu persetujuan anggaran tersebut berada di bawah kepemimpinan Banggar DPR RI yang diketuai kader senior PDIP sendiri.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, secara kesatria kemudian mengakui tanggung jawabnya dan mengamini pernyataan Seskab Teddy bahwa seluruh fraksi, termasuk PDIP, telah bulat menyetujui APBN 2026 secara aklamasi. Said menegaskan bahwa program MBG adalah niat mulia Presiden Prabowo Subianto untuk intervensi gizi anak Indonesia di tengah prevalensi stunting yang masih menyentuh angka 19 persen.
Pengakuan terbuka pimpinan Banggar ini secara otomatis meruntuhkan racun disinformasi yang sempat digulirkan oleh rekan separtainya di Sekolah Partai Lenteng Agung.
“Sangat lucu melihat drama ‘maling teriak maling’ yang dipentaskan elite PDIP di depan publik. Di satu sisi, pimpinan mereka di parlemen secara jantan mengakui bertanggung jawab atas persetujuan anggaran tersebut, namun di sisi lain, mesin politiknya justru menyebar racun disinformasi dengan diksi maling. Ini bukan sekadar amnesia politik, tapi upaya sistematis menjegal isi piring rakyat demi popularitas elektoral yang sangat murah dan tidak kreatif,” ujar Aktivis Nusantara Romadhon Jasn dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Komentar