JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Badan Gizi Nasional (BGN) membawa pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah. Sebanyak 93% dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan dari total anggaran Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun beredar langsung di daerah dari Sabang sampai Merauke. Dana tersebut menyasar SPPG di seluruh pelosok Indonesia tanpa melalui perantara pemerintah daerah (Pemda).
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp 500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Dadan menyebut uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp 36 triliun. Perputaran dana tersebut menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.
Jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah tersebut. Dengan demikian, Dadan menjelaskan semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.
Menurut Dadan, kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN. Hal ini menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
Komentar