“Dari datalah seluruh pembangunan dapat bergerak dengan baik. Tanpa data yang bermutu, pembangunan tidak akan berjalan optimal, karena data adalah roh dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujar Andi Syahrir.
Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menegaskan bahwa implementasi kebijakan Satu Data merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Kebijakan tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sistem pengelolaan data di Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendukung perencanaan dan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis bukti.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Satu Data bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dikelola secara bersama dan terstandar.
Menurutnya, kegiatan identifikasi statistik sektoral Tahun 2026 ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan dan ketersediaan data di setiap perangkat daerah, memperkuat koordinasi antara produsen data, walidata, dan pembina data, serta mencegah terjadinya duplikasi kegiatan statistik yang berdampak pada inefisiensi anggaran.
Ia juga menekankan bahwa komitmen para kepala OPD sangat menentukan keberhasilan implementasi Satu Data di Sulawesi Tenggara. Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas, sehingga kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Sultra, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Sultra, serta tim walidata pendukung lingkup Pemprov Sultra.
Komentar