Aktivis sosial Romadhon Jasn menilai soal ini lebih dari sekadar persoalan kontrak. “Langkah pimpinan DPR untuk menyetop ini adalah upaya menyelamatkan wajah kekuasaan. Kita tidak boleh membiarkan ada taktik pengecut birokrasi, di mana kargo didatangkan lebih dulu agar sulit ditolak secara teknis. Ini adalah bentuk sabotase terhadap visi kedaulatan industri yang dijanjikan kepada rakyat,” kata Romadhon dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Mengacu pada skala finansial dan dampak industri, rilis ini menuntut tindakan konkret: pertama, audit forensik dan transparan atas seluruh kontrak, letter of credit, dan timeline pengiriman; kedua, keterlibatan KPK dan inspektorat negara untuk menilai potensi konflik kepentingan; ketiga, opsi mitigasi mulai re-ekspor unit yang belum diserahkan sampai kompensasi yang adil bagi pemasok lokal bila pembatalan terjadi.
Jika kapasitas industri nasional mampu dan layak memenuhi kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka prioritas harus diberikan pada pabrikan dalam negeri. Pengadaan strategis bernilai triliunan rupiah tidak bisa dibiarkan berjalan lewat mekanisme transaksional yang mengesampingkan kedaulatan industri dan nasib pekerja pabrik lokal.
Rakyat dan legislatif berhak mendapat jawaban tuntas: detail pembayaran, kontrak, jadwal kedatangan, serta alasan teknis pemilihan pemasok luar negeri. Sampai dokumen itu dipublikasikan dan diaudit, proses pengadaan harus dibekukan sepenuhnya untuk mencegah kerusakan permanen pada ekosistem produksi nasional.
Komentar