JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, melalui akun TikTok pribadinya menyampaikan kehadirannya dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pelatihan Manajemen Risiko Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ciawi, Bogor. Kegiatan tersebut diikuti 31 peserta dari Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri atas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perencana lingkup Pemkab.
Dalam keterangannya, Jumarding menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus diawali dengan mitigasi risiko yang tepat. Ia berharap materi yang diperoleh dapat diimplementasikan untuk mendorong pembangunan Kolaka Utara yang lebih akuntabel dan transparan.
Namun pelaksanaan Bimtek di luar daerah ini menuai sorotan dari Visioner Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi agenda nasional.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menilai bahwa di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan ruang belanja daerah, setiap perjalanan dinas harus benar-benar diuji urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Jika estimasi biaya perjalanan dinas berkisar Rp10 juta per orang, maka untuk 31 peserta total anggaran yang dikeluarkan kurang lebih Rp320 juta. Ini bukan angka kecil dan bersumber dari APBD Kolaka Utara. Pertanyaannya, apakah skema ini sudah menjadi pilihan paling efisien?” ujarnya, di Jakarta, 23/2/2026.
Lebih lanjut Ia mengatakan jika kegiatan yang sama dilaksanakan di Kantor Bupati Kolaka Utara, perhitungannya jauh berbeda.Dengan asumsi biaya konsumsi peserta sebesar Rp51 ribu per orang, maka total kebutuhan konsumsi untuk 31 peserta hanya sekitar Rp1.581.000. Ditambah transportasi lokal sebesar Rp200 ribu per orang atau Rp6.200.000, serta menghadirkan pemateri dari Jakarta sekitar Rp10 juta dan pemateri dari Kendari Rp6 juta, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan hanya Rp23.781.000.
“Artinya, terdapat potensi penghematan sekitar Rp286 juta dibandingkan skema perjalanan dinas ke Bogor,” ungkapnya.
Sementara, jika menggunakan asumsi biaya konsumsi Rp190 ribu per peserta, total kebutuhan anggaran diperkirakan Rp28.090.000. Dalam skema ini pun, potensi penghematan tetap berada di kisaran Rp281 juta.
“Perbandingan angka tersebut memperlihatkan selisih yang sangat signifikan. Dengan anggaran ratusan juta rupiah yang bisa dihemat, dana tersebut sebenarnya dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di Kolaka Utara bukan jalan-jalan yang berkemas bimtek,”tuturnya.
Komentar