Menurut Akril, peningkatan kapasitas aparatur memang penting, termasuk dalam bidang manajemen risiko. Namun pemerintah daerah seharusnya mampu merancang metode pelatihan yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal, seperti menghadirkan narasumber ke daerah, bekerja sama dengan perwakilan BPKP di wilayah Sulawesi Tenggara, atau memaksimalkan metode daring (online).
Akril menilai kegiatan ini berpotensi menghambur-hamburkan uang rakyat. Anggaran daerah yang seharusnya dikelola secara hati-hati justru terkesan meluap untuk pembiayaan perjalanan dinas ke luar daerah, padahal secara substansi kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara daring atau dengan menghadirkan pemateri langsung ke Kolaka Utara.
Di tengah kebijakan efisiensi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, langkah mengirim puluhan pejabat sekaligus ke luar daerah menimbulkan pertanyaan publik mengenai sensitivitas fiskal pemerintah daerah.
Jika pelatihan tersebut diselenggarakan secara virtual atau bekerja sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara, biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi dapat ditekan signifikan. Bahkan, skema menghadirkan narasumber ke Kolaka Utara berpotensi lebih hemat serta memungkinkan partisipasi peserta yang lebih luas.
Prinsip perjalanan dinas sendiri telah diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui regulasi yang menekankan asas selektif, efektif, dan efisien. Artinya, perjalanan dinas hanya dilakukan apabila benar-benar prioritas dan tidak dapat digantikan dengan metode lain.
Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga secara tegas meminta kepala daerah memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai bagian dari pengetatan fiskal nasional.
Dalam kondisi seperti ini, wajar kalau publik mempertanyakan. Efisiensi jangan cuma jadi formalitas atau sekadar memenuhi aturan di atas kertas. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran benar-benar dipakai untuk hal yang terasa manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah APBD seharusnya digunakan sehemat dan setepat mungkin, apalagi jika ada cara lain yang lebih sederhana dan lebih murah.
Akril juga menegaskan bahwa masyarakat tidak butuh banyak kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran. “Yang dibutuhkan rakyat itu kebijakan yang jelas hasilnya dan langsung menyentuh kebutuhan mereka. Efisiensi bukan cuma soal aturan, tapi soal kesadaran dalam menggunakan uang rakyat,” tutupnya.
Saat berita ini ditayangkan, redaksi telah berupaya menghubungi Wakil Bupati Kolaka Utara melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan tanggapan atas sejumlah pertanyaan. Pesan yang dikirim telah tercentang dua, namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada balasan yang diterima.
Komentar