Romadhon menilai, kemandirian Polri akan lebih terjaga jika mekanisme seleksi minim intervensi sektoral.
“Publik hari ini melihat wajah Polri yang semakin humanis, hadir dalam urusan sosial dan kemanusiaan. Wajah ini hanya bisa bertahan jika Polri tetap independen di bawah Presiden. Kita butuh sistem yang memastikan Kapolri hanya takut pada hukum dan setia pada mandat rakyat,” tambahnya.
Selain aspek struktural, reformasi juga dituntut menyentuh budaya kerja hingga ke akar rumput. Transparansi dalam rekrutmen, promosi, dan pengambilan keputusan menjadi tuntutan publik yang tidak bisa ditawar. Dengan jalur komando yang jelas, kebijakan reformasi diharapkan dapat dieksekusi lebih cepat tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.
Romadhon kembali mengingatkan pentingnya pengawalan publik dalam diskursus ini.
“Satu komando di bawah Presiden adalah benteng terakhir profesionalisme Polri. Jangan sampai institusi yang mulai dipercaya rakyat justru terseret ke pusaran politik. Kita harus menjaga Polri tetap menjadi rumah yang aman bagi semua warga,” tegasnya.
Stabilitas nasional menjelang Ramadan 2026 juga sangat bergantung pada kepastian struktur kepemimpinan. Polri yang independen dan fokus pada tugas utama akan lebih optimal dalam mengamankan aktivitas ibadah, mobilitas warga, dan kegiatan ekonomi. Tanpa beban tarik-menarik kepentingan, aparat dapat bekerja secara maksimal melayani masyarakat.
Sebagai penutup, penguatan Polri di bawah Presiden melalui sistem pemilihan yang berwibawa merupakan investasi jangka panjang bagi penegakan hukum Indonesia.
“Legitimasi Polri lahir dari kepercayaan rakyat. Dengan tetap berada di bawah Presiden, Polri memiliki ruang luas untuk bertransformasi menjadi pelindung yang hanya tunduk pada keadilan dan nurani kemanusiaan,” pungkas Romadhon.
Komentar