Kemudian, dua capaian penting di penghujung tahun pertama kepemimpinan ini adalah realisasi ekspor langsung (direct export) feronikel dan penyelesaian sengketa Pulau Kawi-Kawia.
Pelepasan ekspor perdana 46 kontainer feronikel langsung dari Kendari New Port ke Tiongkok menandai babak baru dalam tata kelola perdagangan daerah. Skema ekspor langsung ini memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat posisi Sulawesi Tenggara dalam rantai nilai industri hilirisasi nikel. Daerah tidak lagi hanya menjadi lokasi produksi, tetapi mulai mengambil peran lebih strategis dalam akses pasar global.
Selanjutnya, penyelesaian sengketa Pulau Kawi-Kawia menjadi langkah penting dalam aspek tata kelola wilayah. Sengketa dengan Sulsel yang bertahun-tahun macet, akhirnya pecah telur di tangan ASR melalui pendekatan dialog dan koordinasi antarpemerintah melalui skema kesepakatan pengelolaan bersama. Penyelesaian ini memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas kawasan, dan memperjelas kewenangan pengelolaan wilayah ke depan.
Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Dinamika ekonomi global yang fluktuatif, tekanan fiskal daerah, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut konsistensi dan kapasitas manajerial yang kuat. Dalam konteks ini, Andi Sumangerukka (ASR) tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dengan seluruh perangkat daerah, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi prasyarat utama keberlanjutan pembangunan.
Arah kebijakan daerah juga perlu selaras dengan visi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian ekonomi dan penguatan kedaulatan pangan. Di tingkat daerah, visi tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret seperti penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal, serta pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pembangunan Sulawesi Tenggara tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari arsitektur pembangunan nasional.
Di sisi lain, reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Loyalitas aparatur saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah kompetensi, integritas, dan budaya kerja yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi menjadi fondasi penting untuk menjaga efektivitas program dan kepercayaan publik. Tanpa birokrasi yang solid dan akuntabel, percepatan pembangunan akan sulit tercapai.
Dalam perjalanannya, ASR tentu menghadapi dinamika dan kritik politik. Namun respons yang ditunjukkan sejauh ini lebih menekankan pada kerja dan capaian program daripada omon-omon. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tetap fokus pada agenda pembangunan.
Tepat satu tahun kepemimpinan ASR–Hugua di 20 Februari 2026, fondasi awal sudah diletakkan melalui penguatan infrastruktur, investasi sumber daya manusia, stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta penyelesaian sejumlah persoalan strategis daerah. Perjalanan ini masih panjang, tetapi arah kebijakan yang sudah terbentuk memberikan dasar optimisme terhadap masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan berkeadilan.
Pada saat yang sama, partisipasi dan kedewasaan masyarakat Sulawesi Tenggara sangat dibutuhkan. Pembangunan daerah memerlukan dukungan kolektif serta sikap kritis yang konstruktif. Masyarakat diharapkan tetap menjaga stabilitas sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang berpotensi memecah konsolidasi pembangunan. Kritik memang penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional dan berbasis data.
Menjaga kepemimpinan ASR–Hugua bukan berarti menutup ruang evaluasi, melainkan memastikan bahwa proses pembangunan tidak terganggu oleh kepentingan yang menghambat kemajuan daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan warganya secara berkelanjutan.
Penulis: Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia (Mahasiswa Program Doktor UPI YAI)
Komentar