JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Polemik pemberitaan terkait jemaah umrah asal Kota Kendari yang terlantar di Madinah, Arab Saudi, dinilai mulai kehilangan proporsionalitas. Sejumlah narasi bahkan mencoba mengaitkan langsung persoalan tersebut dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), seolah-olah menjadi tanggung jawab personal kepala daerah tingkat provinsi.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah menilai, logika berpikir semacam itu berlebihan dan tidak objektif.
“Pertanyaannya sederhana, apa hubungan langsung kasus ini dengan gubernur? Ini adalah warga Kota Kendari. Maka sangat wajar jika Wali Kota yang pertama turun tangan,” tegas pernyataan Visioner Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Secara struktur pemerintahan, urusan perlindungan warga dalam konteks administratif daerah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu. Intervensi provinsi bersifat koordinatif dan fasilitatif, bukan eksekutor utama setiap persoalan teknis yang terjadi.
Akril juga menyoroti peran Direktur Utama Bank Sultra yang telah membantu pembiayaan akomodasi jemaah selama berada di Madinah. Menurut mereka, langkah tersebut justru menunjukkan bahwa unsur Pemerintah Provinsi tidak tinggal diam.
“Perlu dipahami bahwa pemegang saham mayoritas Bank Sultra adalah Pemerintah Provinsi yang direpresentasikan oleh gubernur. Maka ketika Dirut Bank Sultra bergerak membantu, itu juga bagian dari representasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah secara kolektif,” lanjutnya.
Komentar