Oleh : Rakhmat Djabar
Setiap pemerintahan baru selalu membutuhkan jangkar legitimasi sekaligus arah kebijakan yang jelas. Pada awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto memilih Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan unggulan sebuah program sosial berskala raksasa yang sekaligus menjadi ujian awal arah kebijakan fiskal pemerintah. Skalanya ambisius: target hingga 82 juta penerima anak sekolah, ibu hamil, dan balita dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 335 triliun dalam APBN 2026, dan berpotensi mendekati Rp 400 triliun per tahun bila ruang lingkup serta intensitas layanan diperluas. Hingga pertengahan Februari 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, dengan penyaluran mencapai 4,5 miliar porsi makanan, termasuk kontribusi dari 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak menjanjikan. Literatur ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan memiliki social return yang tinggi. Anak yang tumbuh sehat cenderung memiliki capaian pendidikan lebih baik, produktivitas lebih tinggi saat dewasa, serta risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Dengan prevalensi stunting Indonesia yang masih berada di atas 20 persen dalam beberapa tahun terakhir bahkan pernah mencapai 25 persen MBG secara teoritis dapat menjadi katalis penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam jangka pendek, belanja ratusan triliun rupiah juga berpotensi mendorong permintaan agregat. Rantai pasok pangan, jasa katering, logistik, hingga UMKM lokal ikut bergerak, dengan klaim pemerintah bahwa program ini telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja bagi petani, peternak, dan pekerja lokal. Pemerintah bahkan mengaitkan program ini dengan potensi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kanal konsumsi rumah tangga, seperti yang disoroti dalam Indonesia Economic Outlook 2026.
Namun, dalam praktiknya, perlu pengujian lebih lanjut batas antara kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan: pertumbuhan yang didorong stimulus fiskal berbeda dengan pertumbuhan yang lahir dari peningkatan produktivitas. Yang pertama bersifat sementara; yang kedua berkelanjutan. MBG hanya layak disebut investasi anak bangsa apabila benar-benar menurunkan stunting, memperbaiki status gizi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Tanpa itu, ia berisiko menjadi sekadar transfer konsumsi berskala besar.
Tantangan implementasi mulai terlihat sejak dini. Evaluasi awal menunjukkan standar gizi belum seragam dan kualitas pengawasan masih lemah. Kasus keracunan massal di sejumlah daerah, yang mencapai sekitar 28 ribu kasus hingga awal 2026 meskipun pemerintah mengklaim hanya 0,008 persen dari total porsi dan tingkat keberhasilan 99,99 persen menjadi pengingat bahwa ekspansi program belum sepenuhnya diimbangi kesiapan institusional. Tanpa penguatan standar mutu dan sistem pemantauan yang solid, belanja besar tidak otomatis menghasilkan manfaat struktural. Di media sosial, kritik terhadap kualitas menu seperti makanan yang dianggap “beracun” atau penuh gula, bukan bergizi semakin marak, dengan beberapa pengguna menyebutnya sebagai pemborosan uang negara.
Pengalaman internasional memperkuat pelajaran ini. Brasil berhasil menurunkan stunting ketika program makan sekolah diintegrasikan dengan pengadaan dari petani kecil, layanan kesehatan dasar, serta sistem pendataan yang relatif rapi dampaknya terasa hingga ekonomi pedesaan. India, melalui Mid-Day Meal Scheme, mampu meningkatkan kehadiran siswa, tetapi kualitas gizi dan pengawasan tetap menjadi tantangan besar, terutama di wilayah dengan kapasitas administrasi lemah. Korea Selatan menurunkan stunting pascaperang bukan semata lewat pemberian makanan, melainkan melalui pendekatan komprehensif: sanitasi, pendidikan ibu, layanan kesehatan primer, dan reformasi ekonomi yang meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Benang merah dari ketiga pengalaman tersebut sederhana: makanan hanyalah pintu masuk; hasil akhirnya ditentukan oleh kekuatan institusi. Pesannya jelas keberhasilan program makan gratis tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas desain institusional dan integrasi lintas sektor. Tanpa keterhubungan dengan reformasi pertanian, penguatan logistik pangan, serta sistem kesehatan ibu dan anak, dampak MBG akan terbatas. Klaim pemerintah bahwa kualitas program ini lebih baik daripada di Jepang atau Eropa perlu diverifikasi melalui data independen, bukan hanya laporan internal.
Di luar dimensi teknokratis, MBG juga membawa dinamika ekonomi politik yang tidak sederhana. Program dengan manfaat langsung dan dirasakan harian oleh puluhan juta keluarga memiliki daya tarik politik yang kuat. Dalam literatur ekonomi politik, kebijakan semacam ini dikenal memiliki political dividend tinggi: mudah dikomunikasikan, cepat dirasakan, dan memperkuat legitimasi pemerintah.
Masalah muncul ketika insentif populis untuk memperluas cakupan lebih dominan dibanding dorongan memperkuat kualitas tata kelola. Target 82 juta penerima menjadi simbol keberpihakan, tetapi pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah kapasitas dapur, sistem sertifikasi, rantai distribusi, dan mekanisme audit telah berkembang secepat ekspansi program?
Dalam kebijakan publik, skala tanpa sistem hampir selalu melahirkan kebocoran. Lebih jauh, MBG menciptakan pasar pengadaan pangan dan jasa katering dalam skala raksasa. Tanpa transparansi dan audit independen yang kuat, ruang konflik kepentingan dan patronase terbuka lebar. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa lebih dari 100 yayasan pemilik dapur MBG terafiliasi dengan politisi dan pejabat, yang berpotensi mendistorsi tujuan sosial program. Ketika belanja publik besar tidak diimbangi pengawasan, ekonomi rente cenderung tumbuh dan tujuan sosial mudah terdistorsi.
Komentar