Keempat, rehabilitasi irigasi tambak di Pakue sepanjang dua kilometer. Pada 2026 telah dialokasikan anggaran perencanaan teknis sebesar Rp292 juta sebagai tahap awal sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
Kelima, pembangunan tambat labuh di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, dan Desa Bahari, Kecamatan Tolala. Desa Bahari menjadi prioritas, namun realisasi masih menunggu ketersediaan anggaran. Upaya pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) terkendala karena pada 2026 tidak tersedia menu DAK untuk tambat labuh nelayan.
Selain itu, Andi Syahrir mengungkapkan bahwa dana transfer pusat ke Pemprov Sultra pada 2026 mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp800 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp200 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas secara ketat.
Meski demikian, dukungan pembangunan melalui APBN tetap mengalir ke Kolaka Utara. Pada sektor perkebunan, daerah ini memperoleh 1,5 juta bibit kakao senilai Rp24 miliar, 200 ribu bibit kelapa senilai Rp5 miliar, serta 50 ribu bibit pala senilai Rp655 juta.
Di sektor pendidikan, empat sekolah mendapatkan alokasi rehabilitasi pada 2026, yakni SMAN 1 Porehu, SMAN 1 Batu Putih, SMAN 1 Kodeoha, dan SMKN 1 Kolaka Utara.
Pemprov Sultra mengajak masyarakat untuk memahami kebijakan pembangunan secara menyeluruh dan proporsional. Ia menegaskan, perbedaan sumber anggaran antara APBN dan APBD tidak seharusnya dipertentangkan, karena seluruh proses membutuhkan tahapan, perjuangan, dan penyesuaian kondisi fiskal daerah.
Komentar