“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap rupiah APBD kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Ribka.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi, bersama jajaran pimpinan daerah di lingkungan Ditjen PKN VI.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan kesiapan penuh Pemprov Sultra dalam mendukung seluruh tahapan pemeriksaan. Ia memastikan seluruh perangkat daerah akan kooperatif dan terbuka, sehingga proses audit berjalan efektif serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Momentum entry meeting ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berintegritas, demi pelayanan publik yang semakin berkualitas serta terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
Komentar