Aspek lain yang turut diselidiki meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang serta pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan Kepala Desa Tanjung Sari.
Sebagai bagian dari mekanisme hukum, Polres Bengkulu Utara telah mengajukan permintaan audit resmi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada 30 Januari 2026. Koordinasi lanjutan juga dilakukan untuk pelaksanaan ekspos perkara pada awal Februari 2026.
Perwakilan masyarakat Desa Tanjung Sari, Sundari, mengatakan warga kini menaruh harapan besar pada hasil ekspos dan audit tersebut. Menurutnya, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar persoalan yang berlarut-larut ini tidak terus menimbulkan keresahan.
“Kami ingin ada kejelasan, apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Yang penting semuanya terbuka dan adil,” ujarnya.
Sementara itu, Aktivis Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Bengkulu, Ishak Burmansyah, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Unit Tipikor Polres Bengkulu Utara. Ia menilai konsistensi penyidik selama hampir sepuluh bulan menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara tersebut.
Ia berharap hasil audit Inspektorat dan ekspos perkara dapat segera diumumkan secara transparan sehingga kepastian hukum atas dugaan korupsi di Desa Tanjung Sari dapat segera terwujud.
Komentar