Oleh: Rakhmat Djabar
Amartya Sen pernah menegaskan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah proses memperluas kebebasan manusia. Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak pernah berdiri sebagai tujuan akhir. Ia hanyalah instrumen—alat untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas pilihan, dan membuka jalan mobilitas sosial.
Perspektif ini terasa sangat relevan ketika publik dikejutkan oleh kabar seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena keluarganya tidak mampu menyediakan kebutuhan sekolah paling dasar: buku tulis dan pensil. Tragedi itu tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa individual. Ia adalah cermin dari ketimpangan struktural yang masih mengiringi proses pembangunan kita. Di titik inilah, pertumbuhan ekonomi perlu diuji bukan oleh besaran angka, melainkan oleh kemampuannya menghadirkan kesejahteraan yang bermakna.
Secara agregat, kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 memang patut diapresiasi. Produk domestik bruto tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 sebesar 5,03 persen. Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, serta fragmentasi rantai pasok internasional, capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan relatif tinggi. Surplus neraca perdagangan yang mencapai sekitar 41 miliar dolar AS memberikan bantalan penting bagi stabilitas eksternal. Konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan, disusul ekspor komoditas strategis dan arus investasi asing yang relatif terjaga. Pada kuartal IV-2025, pertumbuhan bahkan mencapai 5,39 persen secara tahunan.
Dari sudut pandang stabilitas makro, ini adalah capaian yang tidak kecil. Namun stabilitas bukanlah tujuan akhir pembangunan. Tantangan sesungguhnya terletak pada kualitas pertumbuhan dan kemampuannya mengubah struktur ekonomi serta distribusi kesejahteraan.
Di balik angka-angka tersebut, struktur pertumbuhan Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada komoditas primer. Ketika harga nikel atau minyak kelapa sawit menguat, ekonomi ikut terdorong. Ketika harga terkoreksi, fondasi pertumbuhan ikut melemah. Pola ini mencerminkan bahwa Indonesia masih berada dalam jebakan pertumbuhan berbasis komoditas, belum sepenuhnya beralih ke pertumbuhan berbasis produktivitas. Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan Indonesia berada pada kisaran 6–7 persen, dengan prasyarat utama berupa penguatan basis manufaktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta akselerasi inovasi.
Namun kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB masih berkisar 19 persen, sebuah indikasi kuat gejala deindustrialisasi dini. Meski sektor ini mencatat pertumbuhan lebih dari 5 persen pada 2025—yang tertinggi dalam satu dekade—capaian tersebut belum cukup untuk mengubah struktur pasar tenaga kerja secara signifikan. Transformasi ekonomi berlangsung lebih lambat dibandingkan kebutuhan demografis dan sosial. Kita tumbuh, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi.
Dari sisi sosial, terdapat perbaikan yang patut dicatat. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi sekitar 4,74 persen pada akhir 2025. Angka kemiskinan nasional menyusut ke sekitar 8,25 persen, sementara kemiskinan perdesaan turun dari 11,03 persen menjadi sekitar 10,72 persen. Data ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan mulai menjangkau kelompok bawah. Namun gambaran ini belum lengkap. Rasio Gini pada September 2025 tercatat sekitar 0,363. Meski menurun dari 0,375, angka ini masih merefleksikan ketimpangan yang relatif tinggi. Artinya, distribusi manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya merata.
Komentar