JAKARTA – Memasuki Februari 2026, Perum Bulog tidak lagi sekadar berperan sebagai penjaga gudang logistik. Lembaga ini tengah bertransformasi menjadi motor utama kedaulatan pangan nasional. Dengan target serapan empat juta ton beras domestik yang dimulai serentak, Bulog mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia kian mandiri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Transformasi Bulog menjadi badan otonom di bawah Presiden, yang kini memasuki tahap final pembahasan di DPR, menjadi kunci peningkatan kinerja tersebut. Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp210,4 triliun tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan instrumen untuk memastikan hasil panen petani terserap optimal. Fleksibilitas status baru ini memungkinkan Bulog memangkas birokrasi yang selama ini kerap memperlambat respons saat panen raya.
Apresiasi datang dari Gagas Nusantara melalui perwakilannya, Romadhon Jasn. Ia menilai perubahan status Bulog sebagai langkah strategis dalam sejarah pengelolaan pangan nasional. “Penguatan Bulog menjadi badan otonom adalah terobosan penting untuk memutus hambatan birokrasi. Dengan wewenang langsung di bawah Presiden, Bulog kini memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam menjamin kedaulatan pangan,” ujarnya, Senin (9/2/2026) di Jakarta.
Ambisi Bulog juga merambah pasar internasional. Rencana ekspor satu juta ton beras premium ke kawasan Asia Tenggara dan Arab Saudi menjadi bukti peningkatan kualitas produksi nasional. Langkah ini tidak hanya menaikkan daya saing beras Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang harga di tingkat petani saat produksi melimpah.
Modernisasi infrastruktur melalui pembangunan 100 gudang berteknologi tinggi menjadi fondasi utama visi tersebut. Fasilitas penyimpanan yang memadai memastikan hasil panen tersimpan optimal.
Komentar