Dari Gagas Nusantara Maritim, Romadhon Jasn, menilai situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan kebijakan yang harus segera diperbaiki secara struktural. “Nelayan terus diminta taat regulasi, sementara hak atas ruang operasional yang layak diabaikan. Ini kegagalan negara dalam mendistribusikan keadilan ruang bagi pelaku utama sektor perikanan,” katanya kepada awak media, Minggu (8/2/2026) di Jakarta.
Meski demikian, Romadhon juga mengapresiasi langkah Kementerian KKP yang mulai membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi nelayan. Ia menyatakan pihaknya akan mengawal secara konsisten seluruh komitmen yang telah disampaikan pemerintah. “Kami mendukung langkah pembenahan ini, tetapi harus dikawal sampai tuntas. Jangan berhenti di janji audiensi. Nelayan butuh perubahan nyata di lapangan,” tegasnya.
Dampak krisis ini kini merambat hingga ke meja makan warga Jakarta. Distribusi ikan yang tersendat memicu fluktuasi harga di pasar ritel. Ironisnya, lonjakan harga tersebut tidak pernah dinikmati nelayan. Nilai tambah hasil laut habis tergerus oleh biaya tunggu panjang dan penurunan kualitas tangkapan.
Solusi jangka panjang tidak boleh berhenti pada seremoni penarikan bangkai kapal. Diperlukan evaluasi ruang menyeluruh serta digitalisasi antrean yang terintegrasi langsung dengan sistem perizinan. Tanpa pengelolaan berbasis data yang transparan, relokasi hari ini hanya menjadi napas buatan sebelum penumpukan kembali terulang.
Kini, Muara Angke menjadi ujian bagi keberanian kebijakan publik. Pemerintah dituntut konsisten membersihkan “parasit ruang” dan mengembalikan fungsi dermaga sebagai pusat pergerakan ekonomi yang sehat. Jika pembenahan tidak dilakukan dengan keberpihakan nyata, negara justru berisiko membangun kemiskinan secara sistematis di wilayah pesisirnya sendiri.
Komentar