Penulis: Akril Abdillah (Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia)
Dalam kajian ekonomi politik, angka tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa konteks, sejarah kebijakan, serta jejak institusional dari kepemimpinan yang melahirkannya. Karena itu, membandingkan kinerja pemerintahan tidak cukup hanya dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada fase kepemimpinan apa angka itu dihasilkan dan siapa yang menikmati hasilnya.
Dalam konteks Sulawesi Tenggara, perbandingan antara tahun 2013 tahun pertama pemerintahan Nur Alam periode kedua dan tahun 2025, tahun pertama kepemimpinan Andi Sumanggeruka (ASR), menjadi menarik sekaligus menentukan. Sebab secara substantif, 2013 bukanlah tahun awal Nur Alam memimpin, melainkan tahun ke-6 dari total kepemimpinannya sejak 2008. Sementara 2025 benar-benar merupakan tahun fondasi awal bagi ASR.
Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2013 perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh 6,18 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,78 persen. Secara nominal, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15,05 triliun, dengan pertumbuhan riil sebesar 7,28 persen. Pada triwulan IV-2013 bahkan tercatat pertumbuhan 8,18 persen (year-on-year).
Namun, dalam perspektif New Institutional Economics (North, 1990), capaian ini harus dibaca sebagai output kumulatif dari kebijakan enam tahun sebelumnya, bukan sebagai prestasi kebijakan baru. Justru yang menarik adalah kenyataan bahwa pertumbuhan 2013 melambat signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai 10,41 persen. Ini menandakan gejala diminishing returns dari model pembangunan yang dijalankan.
Struktur ekonomi Sultra pada 2013 juga masih sangat bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian dengan kontribusi 29,87 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan tinggi triwulan IV-2013 sebagian besar didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 16,88 persen, akibat masifnya pembangunan fisik dan investasi infrastruktur.
Model ini efektif mendorong pertumbuhan, tetapi punya keterbatasan. Ia cepat menghasilkan angka, namun tidak selalu mampu mengubah struktur ekonomi secara mendalam.
Indikator yang paling problematik dari tahun 2013 justru berada pada dimensi distribusi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara mencapai 0,43, tertinggi dalam rentang 2009–2016. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran berada pada level serius, meskipun ekonomi tumbuh relatif tinggi.
Dalam teori Stiglitz (2012), kondisi ini menggambarkan kegagalan trickle-down effect. Pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan, terlebih jika struktur ekonomi dan kebijakan fiskal tidak berpihak pada kelompok rentan. Fakta bahwa PDRB per kapita naik menjadi Rp17,01 juta, namun ketimpangan tetap melebar, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Dengan kata lain, setelah enam tahun memimpin, pemerintahan Nur Alam berhasil menciptakan pertumbuhan, tetapi gagal mengonversinya menjadi keadilan ekonomi.
Komentar