PAMEKASAN, NUSANTARAVOICE.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj Ansari, menyerap aspirasi masyarakat saat menghadiri kegiatan Yaumil Ijtima’ yang digelar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Pasean, di Masjid An-Nur, Pondok Pesantren An-Nur Sorrean Laok, Desa Sana Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jumat (6/2).
Dalam forum tersebut, salah satu aspirasi yang paling mengemuka ialah nasib guru honorer, terutama yang mengabdi di lembaga pendidikan swasta. Para tokoh NU menilai kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.
Ketua MWCNU Pasean, KH Rasat, menyampaikan penghasilan guru honorer saat ini sangat kecil dan belum memiliki kepastian status. “Penghasilan mereka sekitar Rp300 ribu sampai Rp400 ribu per bulan. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Hj Ansari menegaskan, kehadirannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya menyerap aspirasi secara langsung. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI memiliki kemitraan kerja dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, kementerian terkait penyelenggaraan haji dan umrah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga penanggulangan bencana.
Terkait guru honorer, Ansari menyatakan pihaknya terus mendorong agar guru honorer swasta dapat diakomodasi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menyampaikan bahwa tunggakan sertifikasi guru sejak 2018 hingga 2025 telah menjadi perhatian dan perjuangan pihaknya.
Komentar