WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat kembali membuka jutaan dokumen terkait kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein, dalam publikasi terbesar sejak Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein disahkan Kongres pada November 2025. Rilis terbaru diumumkan Kementerian Kehakiman AS pada akhir Januari 2026.
Dokumen yang dipublikasikan mencapai sekitar tiga juta halaman, mencakup lebih dari 180 ribu foto dan dua ribu video. Isinya meliputi korespondensi pribadi, laporan investigasi, catatan medis dan psikologis, hingga dokumen terkait kematian Epstein saat berada dalam tahanan pada 2019.
Sejumlah nama tokoh internasional kembali muncul dalam berkas tersebut, di antaranya Presiden AS Donald Trump, pengusaha teknologi Elon Musk, serta mantan anggota keluarga Kerajaan Inggris Andrew Mountbatten-Windsor. Namun Kementerian Kehakiman AS menegaskan bahwa kemunculan nama dalam dokumen tidak dapat langsung diartikan sebagai keterlibatan dalam tindak pidana.
Dalam katalog dokumen, tercatat ratusan berkas yang memuat kata kunci Indonesia. Meski demikian, hingga kini tidak ditemukan indikasi hubungan langsung antara tokoh-tokoh Indonesia yang disebut dengan kejahatan yang dilakukan Epstein.
Pakar hukum pidana menegaskan bahwa keterbukaan dokumen publik harus dibaca secara proporsional. Penyebutan nama dalam arsip investigasi tidak otomatis menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum tanpa dukungan fakta dan putusan pengadilan.
Publikasi dokumen terbaru turut memicu gejolak politik di luar Amerika Serikat. Di Inggris, mantan Duta Besar Inggris untuk AS, Peter Mandelson, memilih mengundurkan diri dari Partai Buruh menyusul mencuatnya kembali relasi masa lalunya dengan Epstein. Mandelson menyatakan pengunduran diri dilakukan demi menjaga integritas partai.
Dokumen juga menyinggung sejumlah korespondensi dan dugaan transaksi keuangan antara Epstein dan sejumlah tokoh internasional. Sebagian besar pihak yang disebut telah membantah keterlibatan dalam aktivitas ilegal dan meragukan keabsahan klaim dalam berkas tersebut.
Komentar