“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca peta global secara utuh, dan kami melihat hal itu ada pada Presiden Prabowo,” ujarnya.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah kesamaan pandangan antara PKB dan Presiden Prabowo terkait penguatan sistem ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Muhaimin menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan ekonomi dan pemerataan akses permodalan.
“Ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir orang. Negara harus hadir untuk memastikan kelompok kecil dan masyarakat bawah mendapatkan akses permodalan dan perlindungan,” tegasnya.
PKB meyakini kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa transformasi ekonomi nasional ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Partai tersebut menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong agenda pembangunan jangka panjang.
Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kuat soliditas politik antara pemerintah dan PKB, sekaligus memperlihatkan dukungan partai terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengawal agenda ekonomi, politik, dan posisi Indonesia di tingkat global.
Komentar