JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Isu token listrik gratis kembali memenuhi lini masa media sosial. Kali ini, narasi “bantuan Rp200 ribu” menjadi umpan empuk bagi masyarakat yang sedang berjuang mengatur napas ekonomi di awal 2026. Di tengah penetapan tarif listrik yang tidak naik, celah informasi ini justru dimanfaatkan oleh para aktor kejahatan digital untuk menebar jaring phishing.
Fenomena ini bukan hal baru. Setiap kali daya beli masyarakat tertekan, narasi “subsidi tambahan” atau “token gratis” selalu muncul sebagai oase palsu. Mengapa isu ini begitu laku terjual? Jawabannya sederhana: kerentanan ekonomi seringkali melumpuhkan nalar kritis dalam menyaring informasi.
“Publik jangan terjebak pada romantisasi bantuan instan. Kejahatan siber selalu menumpang pada isu hajat hidup orang banyak untuk mencuri data pribadi. Ini adalah alarm bagi literasi digital kita,” ujar Romadhon Jasn dari Gagas Nusantara, Senin (2/2/2026).
Di sisi lain, para pengamat energi kerap melontarkan kritik tajam. Mereka menilai bahwa maraknya hoaks adalah cerminan dari komunikasi publik instansi yang belum sepenuhnya menyentuh akar rumput. Jika sosialisasi mekanisme subsidi melalui kanal resmi seperti PLN Mobile dilakukan secara masif dan sederhana, ruang bagi para penipu akan tertutup dengan sendirinya.
PLN memang telah menetapkan bahwa tarif listrik Triwulan I 2026 tidak naik. Namun, stabilitas harga ini harus dibarengi dengan keandalan distribusi, terutama di daerah rawan bencana seperti Aceh yang kini sedang berjibaku melawan fenomena sinkhole.
“Kritik publik terhadap PLN adalah hal wajar, terutama soal kecepatan respons gangguan. Namun, membiarkan diri menjadi korban penipuan digital atas nama ‘listrik gratis’ adalah kerugian ganda yang seharusnya bisa kita hindari,” terang Romadhon.
Komentar