Logika publik pun tercedai. Jika aset nasional seperti Nurul saja diperlakukan secara eceran, maka jangan salahkan generasi muda jika mereka kehilangan minat untuk membela Merah Putih. Patriotisme tidak bisa tumbuh di atas lahan ketidakadilan. Pemerintah seolah lupa bahwa kehormatan sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya stadion, melainkan dari cara mereka menghargai manusia-manusia unggulnya.
Romdon kembali menegaskan dengan sindiran: “Birokrasi kita menderita rabun moral. Mereka bisa membiayai perjalanan dinas yang tak jelas ujung pangkalnya, tapi untuk jaminan hidup atlet elit, mereka mendadak jadi akuntan yang sangat pelit. “Status paruh waktu untuk Nurul adalah bukti bahwa pemerintah Aceh telah gagal total dalam memperjuangkan harkat martabat putra-putri terbaiknya,” terangnya.
Ketidakpedulian ini adalah bentuk korupsi terhadap harapan. Saat Nurul berjuang di Paris dan Tokyo, ia adalah representasi kebangkitan Aceh pasca-konflik dan tsunami. Namun kini, ia justru menjadi simbol bagaimana seorang patriot ditelantarkan oleh sistem yang tidak punya rasa terima kasih. Ini adalah penertiban yang melubangi nilai-nilai kemanusiaan dan sportivitas.
“Seharusnya pemerintah Aceh sujud syukur memiliki Nurul Akmal, bukan malah memberikan hadiah yang menghina akal sehat. Jangan biarkan Nurul kembali ke Pelatnas dengan beban batin karena merasa negaranya sendiri adalah lawan terberat yang tak pernah bisa ia menangkan dalam hal keadilan. Jika pemerintah punya urat malu, segera revisi status penghinaan ini,” kata Romdon
Kini, bola panas ada di tangan penguasa. Apakah mereka akan tetap bersembunyi di balik aturan administratif yang kaku, atau akhirnya sadar bahwa martabat seorang atlet tidak bisa dibayar dengan kontrak paruh waktu? “Ingat, saat Nurul berhenti mengangkat beban, yang jatuh bukan hanya besi, tapi kredibilitas pemerintah yang selama ini hanya pandai berjanji tanpa pernah benar-benar melindungi,” pungkas Romdon.
Komentar