MUNA, NUSANTARAVOICE.COM —Dugaan praktik ketidakprofesionalan kembali mencuat di tubuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muna. Sorotan publik tertuju pada Kepala DPMD Muna, Fajarudin Wunanto, yang dinilai melakukan blunder serius setelah menandatangani surat undangan rapat berkop resmi DPMD yang belakangan dikaitkan dengan dugaan pungutan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades).
Dilansir dari Detiksultra.com undangan rapat tersebut digunakan dalam agenda pertemuan di Hotel Rosida, Raha, Selasa (20/08/2024), yang disebut sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengenai perpanjangan masa jabatan Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Namun, meski menggunakan kop surat resmi DPMD Kabupaten Muna dan ditandatangani langsung oleh Kepala DPMD, tidak satu pun pejabat DPMD hadir dalam forum tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait tanggung jawab kelembagaan serta substansi agenda rapat yang mengatasnamakan instansi pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, agenda yang diklaim sebagai rencana acara syukuran pasca penerbitan SK perpanjangan jabatan Kades disebut berkembang ke arah pembahasan setoran dana, sehingga memunculkan dugaan fasilitasi praktik pungutan liar (pungli) melalui penggunaan atribut resmi pemerintah daerah.
Kepala DPMD Muna, Fajarudin Wunanto, mengakui undangan rapat tersebut menggunakan nama dan kop surat DPMD. Namun, ia menyatakan tidak menghadiri kegiatan itu dengan alasan sedang menjalani perawatan kesehatan.
“Saya lagi di rumah sakit,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Kamis (22/08/2024).
Di sisi lain, Fajarudin membantah adanya permintaan uang terkait SK perpanjangan jabatan Kades. Ia menyebut penggunaan kop surat DPMD dilakukan atas permintaan Ketua Apdesi Muna, Sunarti, agar kehadiran peserta rapat lebih maksimal, dan menegaskan bahwa agenda tersebut bukan kegiatan resmi DPMD.
Komentar