KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pembentukan lanskap konservasi baru seluas sekitar 6.000 kilometer persegi yang diinisiasi melalui riset ilmiah Wallacea Expeditions. Dukungan tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., saat membuka Konferensi Pers Presentasi Hasil Ilmiah Wallacea Expeditions di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (5/1/2026).
Lanskap yang diusulkan mencakup kawasan pegunungan strategis di Sulawesi Tenggara, di antaranya Pegunungan Tangkil, Mekongga, Matarombeo, Sambore, dan wilayah sekitarnya, yang diproyeksikan sebagai kawasan Taman Nasional sekaligus Geopark UNESCO.
Dalam sambutannya, Hugua mengapresiasi kontribusi para peneliti dan akademisi yang telah melakukan ekspedisi ilmiah secara mandiri di Sulawesi Tenggara. Ia menilai hasil penelitian tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan kewenangan untuk membiayai ekspedisi besar. Namun, hasil ilmiah yang dihasilkan Wallacea Expeditions sangat bernilai bagi masa depan lingkungan dan peradaban Sulawesi Tenggara,” ujar Hugua.
Menurutnya, pendekatan pengelolaan lingkungan harus melihat ekosistem secara menyeluruh, tidak sebatas hutan atau satwa liar, tetapi juga mencakup sistem hidrologi, tanah, serta keterkaitan antara wilayah hulu dan hilir.
Hugua menegaskan bahwa kerusakan kawasan pegunungan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi wilayah hilir, seperti Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur, yang sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem hulu.
“Menjaga kawasan pegunungan berarti menjaga keselamatan masyarakat di hilir. Jika hulu rusak, maka banjir dan krisis lingkungan hanya tinggal menunggu waktu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaan kehutanan dan pertambangan sebagian besar berada di tangan Pemerintah Pusat, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu, masa depan kawasan konservasi tersebut sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan nasional.
Komentar