“Kami berharap Pemerintah Pusat memberi ruang dan dukungan kebijakan bagi upaya pelestarian kawasan ini demi kepentingan jangka panjang,” katanya.
Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, menegaskan bahwa pengelolaan hutan Indonesia saat ini tengah diarahkan pada perubahan paradigma, dari pendekatan sektoral menuju pengelolaan berbasis lanskap.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap dan membuka peluang menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai proyek percontohan nasional.
“Kita tidak bisa berharap hasil berbeda jika masih menggunakan cara lama. Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif,” ujar Silverius.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga mendorong keterlibatan masyarakat adat sebagai pengelola hutan berkelanjutan, dengan target alokasi 1,4 juta hektare kawasan hutan untuk komunitas adat di Indonesia.
Silverius menambahkan, skema pembiayaan alternatif seperti karbon kredit dan biodiversitas kredit menjadi peluang strategis bagi daerah untuk mendanai konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Konferensi pers ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan mitra internasional dalam mewujudkan lanskap konservasi baru di Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Komentar