Penulis: Romadhon Jasn (Aktivis Nusantara)
Dalam lanskap politik yang kian dinamis, publik Indonesia menyaksikan sebuah peristiwa yang layak diuji secara etis dan institusional. Pernyataan Arief Rosyid, kader muda yang menempati posisi strategis di organisasi sayap Partai Golkar, yang menyatakan kesediaan membela Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam kondisi “benar maupun salah”, telah viral. Ini bukan sekadar riak media sosial; ketika pernyataan semacam itu keluar dari mulut kader struktural, yang dipertaruhkan bukan lagi individu, melainkan marwah institusi.
Fenomena ini memperlihatkan apa yang layak disebut loyalitas buta: kesetiaan yang berhenti berlandas pada nilai dan menjadi pembenaran atas kekeliruan. Dalam demokrasi sehat, loyalitas bersifat dialektis, setia pada pemimpin namun teguh pada kebenaran; berani mengoreksi ketika salah. Sebaliknya, pembelaan tanpa syarat memiskinkan mekanisme korektif organisasi dan menempatkan pemimpin dalam posisi yang tak lagi akuntabel.
Karena disampaikan secara terbuka, pernyataan itu sah dikritik secara terbuka pula. Dalam politik modern, setiap kata kader melekat pada partai yang diwakilinya. Ketika narasi merelativisasi kebenaran diproduksi, publik cenderung melihat institusi melalui lensa individu tersebut; nama Golkar dan Bahlil Lahadalia turut terbawa dalam persepsi negatif yang muncul.
Angka-angka mempertegas kekhawatiran ini. Survei Indikator Politik Indonesia (Des 2025) menunjukkan hanya 45% responden percaya pada integritas partai-partai besar; sementara Litbang Kompas (Akhir 2025) mencatat 62% generasi muda melihat loyalitas buta sebagai faktor yang mendorong korupsi politik. (Sumber: Indikator Politik Indonesia; Litbang Kompas, Des 2025.) Data ini menempatkan insiden yang tampak personal ke dalam konteks masalah kepercayaan publik yang lebih luas.
Relevansi kritik juga makin tajam jika dilihat dari latar belakang figur terkait. Arief Rosyid mantan pimpinan organisasi mahasiswa Islam besar (red, HMI) yang bergabung dengan Golkar bukan sosok biasa; ekspektasi publik terhadap standar etikanya lebih tinggi. Rekam jejak masa lalu, termasuk persoalan administratif yang pernah menimbulkan konsekuensi jabatan di Dewan Masjid Indonesia dicopot, memberi konteks bahwa persoalan integritas bukanlah hal sepele yang muncul tiba-tiba. Dinamika internal akhir 2025, termasuk gesekan di ruang publik, menegaskan urgensi koreksi.
Komentar