Di sinilah metafora osteoporosis moral politik relevan: seperti tulang yang perlahan kehilangan kepadatan, sebuah organisasi bisa tampak utuh namun rapuh di struktur etisnya. Normalisasi pembelaan yang irasional melemahkan kontrol internal, membuat sanksi etis tidak efektif, dan pada akhirnya mengikis legitimasi institusi ketika diuji oleh publik.
Tantangan kaderisasi menjadi nyata: kader muda seharusnya menjadi wajah masa depan partai dan mampu menjembatani idealisme, etika, dan realitas kekuasaan. Namun jika yang ditampilkan adalah performativitas loyalitas yang dangkal, maka terjadi pendangkalan intelektual di basis partai. Aktivisme berubah menjadi mekanisme proteksi posisi, bukan penyaluran aspirasi publik.
Secara etika politik, membela kesalahan adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kehormatan pemimpin dijaga bukan lewat pembelaan irasional, melainkan oleh kader yang berani mengingatkan dan memperbaiki. Karena itu, pernyataan seperti yang viral bukan sekadar blunder komunikasi, ia berisiko mempermalukan institusi partai dan menggerus legitimasi.
Golkar, sebagai partai bersejarah, menghadapi pilihan: mengabaikan dan menunggu narasi memburuk, atau bertindak korektif-klarifikasi, mekanisme disipliner jika perlu, dan penguatan kaderisasi berbasis etika. Diam dalam situasi seperti ini kerap dibaca publik sebagai persetujuan; pembiaran adalah pintu masuk kepada krisis legitimasi yang lebih dalam.
Akhirnya, masa depan politik nasional sangat ditentukan oleh kualitas nalar para kader mudanya. Jika standar yang ditampilkan adalah pengorbanan nalar demi proteksi kekuasaan, publik beralasan meragukan arah politik ke depan. Pernyataan Arief Rosyid harus menjadi peringatan: satu kalimat keliru di ruang publik cukup untuk mengusik marwah institusi. Koreksi yang tegas, terbuka, dan berlandaskan etika bukan sekadar pilihan melainkan keharusan agar politik tetap menjadi jalan pengabdian yang bermartabat.
Komentar