Pemprov Sultra juga menilai isu “Wakil Gubernur dikebiri” berbahaya jika terus dibiarkan berkembang, karena dapat menimbulkan kesan adanya dualisme kepemimpinan dan instabilitas politik pasca-pilkada. Padahal, hingga saat ini roda pemerintahan berjalan normal dan seluruh jajaran fokus menjalankan program pembangunan.
“Sultra tidak membutuhkan narasi adu domba. Pemerintah saat ini bekerja dalam satu komando untuk melayani masyarakat,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang jelas. Penyebaran isu semacam itu dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.
Pemprov juga menegaskan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk terus bekerja bersama sesuai visi dan misi pembangunan Sulawesi Tenggara.
“Perbedaan peran bukan pertentangan. Ini adalah mekanisme pemerintahan. Jangan dipelintir menjadi konflik,” pungkas Kadis Kominfo Sultra.
Komentar