Kecaman terhadap kebijakan AS datang dari berbagai negara Eropa. Pemerintah Jerman, Spanyol, dan Inggris menyatakan solidaritas kepada warganya yang terkena larangan visa. Juru bicara Komisi Eropa menegaskan, jika diperlukan, Uni Eropa siap mengambil langkah balasan untuk melindungi otonomi regulasi mereka.
DSA sendiri disahkan pada 2022 dan mewajibkan platform digital besar untuk mengendalikan konten ilegal, ujaran kebencian, serta disinformasi yang berpotensi merusak proses demokrasi. Washington menilai aturan tersebut sebagai bentuk sensor, sementara Uni Eropa menegaskan regulasi itu diperlukan demi keamanan ruang digital.
Breton menyebut larangan visa tersebut sebagai “perburuan penyihir” dan mengingatkan bahwa DSA disetujui hampir seluruh anggota Parlemen Eropa dan seluruh negara anggota Uni Eropa. “Sensor bukan berada di tempat yang dituduhkan,” ujarnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan fondasi demokrasi Eropa. Ia menilai langkah AS justru bertentangan dengan nilai tersebut.
Sejumlah pengamat menilai perselisihan ini mencerminkan konflik yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Eropa, terutama terkait penguasaan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Ketegangan serupa sebelumnya juga muncul dalam sejumlah isu geopolitik, menandakan hubungan transatlantik yang kian kompleks di era pemerintahan Trump.
Komentar