Ia menambahkan, Presiden memberi perhatian khusus terhadap optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan layanan dasar.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran strategis Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komite tersebut bertugas melakukan sinkronisasi program, memantau pelaksanaan pembangunan, serta melaporkan perkembangan langsung kepada Presiden.
Pertemuan ini dinilai menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Pemerintah berharap, melalui arahan langsung Presiden Prabowo, seluruh kepala daerah dapat memperkuat komitmen dan kerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata.
